SUMEDANG – Saat banyak daerah masih berjuang membangun sistem digital, Sumedang justru melangkah lebih jauh bahkan jadi rujukan nasional dalam penerapan pemerintahan berbasis elektronik.
Transformasi digital di pemerintahan bukan lagi sekadar wacana. Di Sumedang, langkah itu sudah berjalan bahkan mulai dilirik secara nasional.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menjadi narasumber dalam kegiatan sharing session dan hibah aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, yang digelar di Command Center Sumedang, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Direktur Eksekutif APKASI, Sarman Simanjorang, serta diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia secara daring.
Dari Birokrasi Kaku ke Sistem Digital Terintegrasi
Dalam pemaparannya, Bupati Dony menegaskan bahwa transformasi digital di Sumedang tidak berdiri sendiri. Sejak awal, ia menekankan dua fondasi utama: reformasi birokrasi dan penerapan SPBE yang terintegrasi.
“Reformasi birokrasi yang kami lakukan bukan sekadar perubahan struktural, tetapi perubahan mindset dan budaya kerja ASN. Dari yang sebelumnya dilayani menjadi melayani, dari zona nyaman ke zona kompetitif, dari budaya manual ke digital, serta dari business as usual menjadi budaya inovatif dan adaptif terhadap perubahan,” tegasnya.
Pendekatan ini menjadi titik awal perubahan besar dalam sistem kerja pemerintahan di Sumedang.
DNA Digital: Device, Network, Application
Untuk memastikan transformasi berjalan sistematis, Pemkab Sumedang mengusung pendekatan DNA—Device, Network, and Application.
“DNA ini menjadi kerangka utama kami. Device memastikan ketersediaan perangkat pendukung kerja ASN, network menjamin konektivitas yang andal hingga ke pelosok, dan application menjadi instrumen utama dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan terukur kepada masyarakat,” jelasnya.
Model ini membuat digitalisasi tidak sekadar menghadirkan aplikasi, tetapi membangun ekosistem yang saling terhubung.
Semua Harus Terhubung, Tidak Ada Lagi Sistem Terpisah
Bupati menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berujung pada implementasi digital yang terukur.
“Setiap kebijakan yang kami desain harus memiliki end point yang jelas, yaitu terimplementasi dalam platform digital. Dengan demikian, tidak ada lagi program yang berjalan tanpa sistem, karena seluruhnya terdokumentasi, terukur, dan dapat dievaluasi secara real time,” ujarnya.
Sejumlah aplikasi telah dikembangkan secara terintegrasi, seperti:
- Tahu Sumedang
- WAKEPO
- SIX
- Simpati Jitu
- e-Office
- serta layanan berbasis web
“Seluruh aplikasi tersebut kami bangun bukan untuk memperbanyak sistem, tetapi untuk menyederhanakan layanan. Prinsip kami adalah integrasi, bukan duplikasi. Satu data, satu sistem, dan satu standar pelayanan,” imbuhnya.
Data Jadi Penentu Arah Kebijakan
Menurut Dony, kekuatan utama SPBE terletak pada integrasi data lintas sektor.
“Keputusan yang baik lahir dari data yang baik. Oleh karena itu, kami membangun sistem yang mampu mengintegrasikan data lintas sektor sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan secara cepat, akurat, dan berbasis bukti (evidence-based policy),” katanya.
Pendekatan ini memungkinkan pemerintah bergerak lebih cepat dan tepat dalam merespons kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi Jadi Kunci, Bukan Kerja Sendiri
Dalam mempercepat implementasi, Pemkab Sumedang menerapkan pendekatan pentahelix—melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
“Transformasi digital tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Harus ada orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor. Dengan pentahelix, kita memastikan bahwa inovasi yang dibangun tidak hanya kuat secara sistem, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Ukuran Sukses: Masyarakat Merasakan Manfaat
Bagi Pemkab Sumedang, keberhasilan SPBE bukan soal banyaknya aplikasi, tetapi dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Indikator utama kami adalah kepuasan masyarakat. Ketika layanan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, di situlah transformasi digital dinyatakan berhasil,” tegasnya.
Sumedang Jadi Contoh Nasional
Direktur Eksekutif APKASI, Sarman Simanjorang, menilai SPBE harus menjadi arah baru tata kelola pemerintahan.
“SPBE menentukan bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana masyarakat dilayani. Semua itu sangat bergantung pada kualitas implementasinya,” ujarnya.
Ia juga mengakui masih banyak tantangan di daerah, mulai dari sistem yang belum terintegrasi hingga kesenjangan digital.
“Permasalahan utama kita adalah sistem yang belum terintegrasi, aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, dan data yang belum terhubung. Ini yang harus kita benahi bersama,” tuturnya.
Menurutnya, apa yang dilakukan Sumedang saat ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
“Kita harus saling berbagi data dan pengalaman. Keberhasilan satu daerah harus menjadi akselerator bagi daerah lain. Apa yang dilakukan Kabupaten Sumedang hari ini menjadi contoh praktik baik yang bisa direplikasi secara nasional,” pungkasnya.