BPK RI Kembali Berikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemda Sumedang Tahun 2025
Korsum.id – Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Sumedang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025 dilakukan langsung oleh Pelaksana Harian Kepala BPK RI Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, kepada Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir di Gedung BPK RI Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026).
Sumedang Pertahankan WTP Selama 12 Tahun Berturut-turut
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang.
“Alhamdulillah Sumedang kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan capaian bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD dan seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang,” ujar Dony.
Ia menegaskan bahwa raihan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dari tahun ke tahun.
Bukti Komitmen Perbaikan Tata Kelola Keuangan
Dony menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
“WTP ini merupakan capaian tertinggi opini dari BPK. Terima kasih kepada DPRD, Inspektorat, BKAD dan seluruh masyarakat Sumedang yang terus berpartisipasi memperbaiki tata kelola keuangan pemerintah daerah,” katanya.
Ia berharap capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah.
WTP Jadi Awal Perbaikan Berkelanjutan
Bupati Dony menegaskan bahwa laporan keuangan bukanlah akhir dari proses administrasi pemerintahan, melainkan bagian dari upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Karena LKPD ini bukan akhir dari proses, tetapi menjadi awal untuk terus melakukan perbaikan dan keberlanjutan tata kelola keuangan pemerintah daerah. Mohon doa dari semuanya,” ujarnya.
DPRD Apresiasi Kinerja Pemkab Sumedang
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Sidik Jafar mengapresiasi capaian opini WTP yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menunjukkan adanya konsistensi dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Ini merupakan prestasi yang sangat baik. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Saya mengapresiasi Bupati, Wakil Bupati dan seluruh stakeholder yang terus meningkatkan kinerjanya sehingga kembali memperoleh opini WTP,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang Ineu Inajah, Kepala Inspektorat Kabupaten Sumedang Dadang Sulaeman, serta jajaran terkait lainnya.