Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperkuat transformasi digital pelayanan publik. Salah satunya melalui digitalisasi bantuan sosial agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan transparan.
SUMEDANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Hj. Tuti Ruswati membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis/Training of Trainer (ToT) Agen Digitalisasi Bansos di Aula Tampomas Setda Sumedang, Selasa (26/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 187 peserta yang terdiri dari:
- ASN PPPK PKH 121 orang,
- ASN PPPK TKSK 8 orang,
- Fasilitator Puskesos 26 orang,
- Penyuluh Pertanian 6 orang,
- dan ASN PPPK PW Kecamatan 26 orang.
Sumedang Jadi Wilayah Piloting Digitalisasi Bansos
Dalam sambutannya, Sekda Tuti Ruswati menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang termasuk dalam wilayah II pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi bansos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
Sumedang berada satu wilayah bersama:
- Kota Palembang,
- Kabupaten Ogan Ilir,
- Kabupaten Bogor,
- dan Kabupaten Ciamis.
“Bansos tepat sasaran dapat memberikan penghematan anggaran negara serta pengentasan kemiskinan menjadi lebih tepat,” ujar Tuti.
Menurutnya, reformasi data bansos dilakukan melalui sensus ekonomi dan pemutakhiran DTSEN dengan digitalisasi pendaftaran, pensasaran, hingga penyaluran bantuan sosial.
Masyarakat Bisa Daftar Bansos Secara Mandiri
Tuti menjelaskan, program digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi digital sistem pemerintahan untuk mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat.
Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat mendaftar bansos secara mandiri menggunakan autentikasi digital ID maupun biometrik melalui portal Perlindungan Sosial.
Namun bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan seperti:
- lansia,
- disabilitas,
- atau tidak memiliki gadget,
akan dibantu oleh pendamping yang disebut agen digitalisasi bansos.
Pengajuan Bansos Kini Lebih Sederhana
Menurut Tuti, sistem digitalisasi bansos menyederhanakan proses pengajuan bantuan sosial menjadi tiga tahap utama, yaitu:
- registrasi dan pengusulan,
- verifikasi, validasi dan penetapan,
- penyaluran bantuan sosial.
Ia juga menyebut sejumlah tahapan pelaksanaan digitalisasi bansos di Kabupaten Sumedang telah dilakukan, termasuk pembentukan Tim Koordinasi Digitalisasi Perlindungan Sosial Kabupaten Sumedang melalui SK Bupati Nomor 400/KEP.224-HUK/2026.
Dorong Bansos Lebih Tepat Sasaran
Tuti berharap kegiatan Bimtek dan ToT tersebut dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumedang.
“Saya berharap kegiatan ini dapat mewujudkan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran sesuai dengan Sumedang Membumi kadeuleu, karampa, karasa,” pungkasnya.
Baca juga: