SUMEDANG – Di tengah gencarnya digitalisasi dan berbagai program pemerintah, keluhan soal layanan publik ternyata masih sering muncul dan ini bukan tanpa alasan.
Program pemerintah terus berjalan. Digitalisasi digenjot, aplikasi bermunculan, dan layanan diklaim semakin cepat. Tapi di sisi lain, keluhan masyarakat soal layanan publik masih sering terdengar.
Kenapa hal ini masih terjadi?
Jawabannya tidak sesederhana “kurang program”. Masalahnya justru sering ada pada sistem yang belum sepenuhnya terhubung dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan pengamatan umum dan pernyataan resmi pemerintah. Tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh daerah.
Masalah Utama: Sistem Banyak, Tapi Tidak Terintegrasi
Dalam banyak kasus, masyarakat justru harus mengisi data berulang kali di aplikasi yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya terintegrasi dan belum sepenuhnya mempermudah layanan.
Salah satu penyebab utama adalah banyaknya sistem yang berjalan sendiri-sendiri.
Akibatnya:
- Data tidak sinkron
- Proses jadi lebih lama
- Layanan terasa tetap rumit
Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Sarman Simanjorang, juga menyoroti hal ini.
“Permasalahan utama kita adalah sistem yang belum terintegrasi, aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, dan data yang belum terhubung. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya dalam kegiatan Sharing Session dan Hibah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, yang digelar di Command Center Sumedang, Rabu (29/4/2026).
Digitalisasi Belum Selalu Berarti Mudah
Banyak daerah sudah mulai digitalisasi, tapi belum semuanya berdampak langsung ke masyarakat.
Masalah yang sering terjadi:
- Aplikasi banyak, tapi membingungkan
- Layanan online belum stabil
- Proses masih tetap manual di beberapa tahap
Akibatnya, masyarakat masih merasa layanan belum sepenuhnya berubah.
Contoh yang Mulai Berbeda: Sumedang
Di tengah tantangan tersebut, Kabupaten Sumedang mulai menunjukkan pendekatan berbeda.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menekankan bahwa digitalisasi harus berbasis integrasi, bukan sekadar menambah aplikasi.
“Seluruh aplikasi tersebut kami bangun bukan untuk memperbanyak sistem, tetapi untuk menyederhanakan layanan. Prinsip kami adalah integrasi, bukan duplikasi,” ujarnya.
Pendekatan ini membuat layanan menjadi lebih terstruktur dan terukur.
Untuk memahami bagaimana sistem ini dibangun, baca juga:
https://korsum.id/sumedang-jadi-contoh-nasional-ini-rahasia-digitalisasi-pemerintahannya/
Masalah Sebenarnya: Bukan Program, Tapi Implementasi
Program pemerintah sebenarnya sudah banyak. Namun tantangannya ada pada implementasi di lapangan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi:
- Konsistensi pelaksanaan
- Kesiapan SDM
- Kualitas sistem dan infrastruktur
Tanpa itu, program yang baik tidak akan terasa dampaknya.
Harapan Masyarakat Sederhana: Mudah dan Cepat
Pada akhirnya, masyarakat tidak melihat seberapa banyak program yang dibuat.
Yang dirasakan adalah:
- apakah layanan lebih cepat
- apakah proses lebih mudah
- apakah tidak perlu bolak-balik
Jika hal itu belum tercapai, maka keluhan akan tetap muncul.
Arah Perubahan: Integrasi dan Dampak Nyata
Ke depan, fokus pemerintah bukan lagi sekadar membuat program baru, tetapi memastikan program yang ada benar-benar terintegrasi dan berdampak.
Digitalisasi melalui SPBE menjadi salah satu kunci dalam perubahan ini.
Untuk memahami dasar konsepnya, baca juga:
https://korsum.id/apa-itu-spbe-sumedang/