SUMEDANG – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang diminta memperkuat perannya sebagai penggerak pembangunan daerah. ASN tidak hanya dituntut menjalankan tugas administratif, tetapi juga memastikan program pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumedang Budi Rahman saat memimpin apel pagi di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (24/8/2026).
Apel yang diikuti kepala bagian, kepala subbagian, pejabat fungsional, dan staf Setda tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen ASN terhadap sejumlah agenda strategis daerah.
Budi mengawali arahannya dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Setda yang telah berperan dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sumedang.
“Terima kasih kepada seluruh pimpinan dan jajaran yang sudah melaksanakan perintah dengan baik serta terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI,” ujar Budi.
ASN Diminta Turun Tangani Persoalan Daerah
Di balik berbagai kegiatan pemerintahan, Budi mengingatkan masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyoroti angka kemiskinan Sumedang yang masih berada di kisaran 8,9 persen. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh ASN, bukan hanya perangkat daerah yang bergerak di sektor sosial.
“Ini menuntut komitmen moral utama dari teman-teman ASN,” tegasnya.
Budi meminta para kepala perangkat daerah mengambil peran sebagai risk officer di masing-masing kecamatan. Peran tersebut bertujuan agar setiap persoalan pembangunan dapat dipetakan dan ditangani secara lebih konkret.
Selain kemiskinan, persoalan stunting juga menjadi perhatian. Saat ini angka stunting Sumedang berada di 17,9 persen sehingga membutuhkan langkah bersama yang terukur.
“Kepala perangkat daerah harus menjadi risk officer di masing-masing kecamatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menurunkan stunting,” katanya.
Komitmen tersebut akan diperkuat melalui perjanjian kinerja kepala perangkat daerah sebagai bentuk pengawalan terhadap capaian pembangunan.
Kampung Makmur Didorong Berkontribusi terhadap PAD
Selain persoalan sosial, Budi juga menyoroti penguatan ekonomi daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PT Kampung Makmur.
Menurutnya, keberadaan BUMD harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sekecil apa pun kontribusinya, Kampung Makmur harus terus dikembangkan. BUMD dibentuk dengan tujuan memberikan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Budi mengapresiasi jajaran direksi baru Kampung Makmur yang memiliki semangat mengembangkan berbagai potensi usaha meski masih menghadapi sejumlah keterbatasan.
Ia juga mengajak ASN untuk ikut mendukung pengembangan usaha BUMD tersebut dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
“Kalau mau jajan, silakan ke kedai Kampung Makmur. Mudah-mudahan dengan berbelanja di sana bisa ikut memberikan kontribusi terhadap potensi pendapatan pemerintah daerah,” katanya.
Pendapatan Daerah Tak Bisa Hanya Mengandalkan Pajak
Budi mengatakan pemerintah daerah perlu mencari sumber pendapatan baru agar pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada pajak dan retribusi masyarakat.
Menurutnya, semakin banyak sumber pendapatan alternatif, semakin besar ruang pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan.
“Kasihan masyarakat kalau pendapatan daerah hanya bertumpu pada sektor perpajakan dan retribusi. Kalau kontribusi pendapatan bisa berasal dari sektor lain, tentu akan lebih baik,” ujarnya.
Ia mencontohkan potensi sektor energi, termasuk panas bumi, yang apabila dikelola secara optimal dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Menurut Budi, seluruh potensi ekonomi Sumedang harus dikelola secara profesional, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pada akhirnya, semua yang kita lakukan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan,” pungkasnya.