SUMEDANG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kembali menjadi panggung penting dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Forum ini diposisikan bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang partisipasi warga untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan secara langsung kepada pemerintah daerah.
Dalam Musrenbang, aspirasi masyarakat dihimpun sebagai bahan utama penyusunan kebijakan pembangunan. Usulan yang muncul dari tingkat bawah dicatat dan dipertimbangkan agar arah pembangunan ke depan tidak terlepas dari kondisi riil di lapangan. Pendekatan partisipatif tersebut dinilai penting untuk memastikan program yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan publik.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Acep Komaruddin Hidayat, menyebut Musrenbang memiliki posisi strategis karena mempertemukan masyarakat dan pemerintah daerah dalam satu forum. Menurutnya, forum ini menjadi ruang dialog yang memungkinkan aspirasi warga disampaikan secara terbuka dan terstruktur.
“Aspirasi yang muncul dari bawah jadi dasar penting agar program pembangunan benar-benar relevan, adil, dan sesuai kondisi di lapangan. Jadi, pembangunan tidak asal jalan, tapi berbasis kebutuhan riil masyarakat,” ujar Acep kepada Hallo Sumedang, Kamis (05/02/2026).
Acep menegaskan, kehadiran anggota DPRD dalam Musrenbang kecamatan bukan sekadar simbolis. DPRD berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan rapat, tetapi masuk dalam tahapan perencanaan yang lebih formal.
“DPRD juga berfungsi mengawal agar aspirasi masyarakat tetap sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan aturan yang berlaku. Dengan begitu, usulan yang disampaikan bisa realistis untuk direalisasikan dan punya dampak nyata. Sinergi antara warga, DPRD, dan pemerintah daerah jadi kunci supaya perencanaan pembangunan tidak melenceng dari kebutuhan publik,” tegas Acep.
Dari hasil Musrenbang yang digelar di berbagai kecamatan, kebutuhan dasar masih mendominasi aspirasi warga. Infrastruktur menjadi isu yang paling banyak disuarakan, mulai dari perbaikan jalan, drainase, hingga fasilitas umum. Keluhan tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan layanan dasar di sejumlah wilayah.
Selain infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan juga terus menjadi perhatian masyarakat. Kedua sektor ini dinilai berkaitan langsung dengan kualitas hidup warga, sehingga memerlukan dukungan kebijakan dan anggaran yang berkelanjutan. Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sosial masih menjadi agenda penting dalam perencanaan daerah.
Di luar kebutuhan dasar, penguatan ekonomi kerakyatan turut mengemuka dalam Musrenbang. Sejumlah warga berharap pemerintah daerah menghadirkan program yang mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dorongan ini mencerminkan harapan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat.
Menurut Acep, DPRD Sumedang berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat agar tidak berhenti di forum Musrenbang. Usulan yang telah dihimpun akan diperjuangkan untuk masuk dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“DPRD Sumedang berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar tidak berhenti di forum Musrenbang saja. Usulan yang sudah dihimpun akan diperjuangkan supaya masuk ke dokumen perencanaan daerah, mulai dari RKPD hingga pembahasan APBD,” ujarnya.
Acep menjelaskan, aspirasi masyarakat akan disinergikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD. Selanjutnya, usulan tersebut dibahas bersama perangkat daerah terkait agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan program pembangunan tetap terukur dan berkelanjutan.
“Harapan besar disematkan pada hasil Musrenbang tahun ini. Program yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga realistis dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan yang tepat sasaran jadi tujuan utama agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh warga di berbagai wilayah,” ucapnya.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan berjalan lebih terarah dan merata. Fokus pada kepentingan publik disebut sebagai fondasi penting untuk mencegah ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Melalui Musrenbang, Sumedang kembali menegaskan bahwa pembangunan yang efektif lahir dari partisipasi aktif masyarakat dan komitmen semua pihak untuk mengawal aspirasi hingga tahap realisasi. Forum ini menjadi pengingat bahwa perencanaan yang baik tidak hanya dirancang di ruang birokrasi, tetapi dibangun bersama warga yang merasakan langsung dampaknya.