SUMEDANG, KORSUM.ID – Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Universitas Winaya Mukti menggelar konsultasi publik penyusunan materi teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Jatigede dan Pamulihan.
Kegiatan Konsultasi Publik (KP) 1 RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut berlangsung di Ballroom Khatulistiwa, Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Kamis (19/11/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Tata Ruang, Ruth Gabriella Damayanti, Kepala Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Winaya Mukti Achmad Saeful Fasa, S.T., M.T., Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Herdis Kusuma, S.T., MPWK, serta Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan DLHK Kabupaten Sumedang Eddy Effendi, S.Si., M.I.L., M.Sc., bersama perwakilan perangkat daerah terkait.
RDTR Jatigede dan Pamulihan Disusun Bersama ATR/BPN
Kepala Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Winaya Mukti, Achmad Saeful Fasa, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerja sama penyusunan RDTR dan Ranperkada antara Kementerian ATR/BPN dan Universitas Winaya Mukti.
Penyusunan tersebut mencakup RDTR WP Kawasan Jatigede dan RDTR WP Kawasan Pamulihan di Kabupaten Sumedang, yang dibahas melalui konsultasi publik serta diskusi kelompok terarah untuk penyusunan KLHS.
Dalam materi yang dipaparkan, penyusunan RDTR merujuk pada sejumlah dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
Jatigede Diarahkan untuk Pertumbuhan Ekonomi Terkendali
Dalam rancangan pengembangan WP Kawasan Jatigede, salah satu fokusnya adalah penguatan pusat pelayanan permukiman, perdagangan, dan jasa.
Pengembangan kawasan tersebut diarahkan mengikuti jaringan jalan dan kapasitas prasarana agar pertumbuhan wilayah dapat dikendalikan dan terukur.
Selain itu, konektivitas wilayah perlu diintegrasikan dengan perlindungan lahan pertanian produktif, kawasan bervegetasi, dan daerah resapan air. Langkah tersebut ditujukan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan.
Kawasan Jatigede memiliki luas sekitar 11.544,79 hektare. Wilayah ini dinilai memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan infrastruktur Bendungan Jatigede, pengembangan ekonomi berbasis pariwisata dan agrowisata, serta penataan permukiman dan perlindungan daerah tangkapan air waduk.
Dalam tinjauan kebijakan tata ruang, Kecamatan Jatigede diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Kawasan ini juga tercantum dalam sejumlah arahan kawasan strategis kabupaten, termasuk pertumbuhan ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, sosial budaya, serta daya dukung lingkungan.
Berdasarkan materi yang dipaparkan, kondisi morfologi wilayah Jatigede didominasi kemiringan lereng dan relief bergelombang hingga perbukitan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, delineasi wilayah pengembangan direkomendasikan mencakup bagian barat dan utara Kecamatan Jatigede.
Pamulihan Perhatikan Permukiman, Agribisnis, dan Risiko Bencana
Sementara itu, pengembangan WP Kawasan Pamulihan diarahkan untuk memperhatikan pelayanan permukiman dan aksesibilitas.
Sebaran permukiman, pusat kegiatan, serta jangkauan fasilitas dianalisis berdasarkan aksesibilitas agar pelayanan dasar dapat menjangkau desa-desa dalam wilayah pengembangan secara lebih merata dan efisien.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah kondisi lereng, daerah resapan air, dan ketahanan terhadap bencana. Topografi perbukitan, aliran permukaan, kawasan resapan, serta potensi bencana menjadi pertimbangan dalam pengendalian pembangunan dan perlindungan fungsi ekologis.
Kawasan Pamulihan memiliki luas sekitar 5.400,46 hektare. Wilayah ini memiliki keterkaitan dengan kawasan perkotaan Cekungan Bandung yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).
Selain itu, pengembangan kawasan perlu memperhatikan tekanan pertumbuhan permukiman akibat aksesibilitas Tol Cisumdawu, keberadaan fasilitas riset BRIN, perlindungan sentra agribisnis ubi Cilembu, serta keberadaan TPA Regional Cijeruk.
Penyusunan RDTR Perhatikan Kondisi Wilayah
Materi penyusunan RDTR juga mencakup kondisi kependudukan dan sosial budaya di Kecamatan Jatigede.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan, Kecamatan Jatigede memiliki jumlah penduduk 15.899 jiwa, luas wilayah 4.799,48 hektare, dan kepadatan penduduk sekitar 200 jiwa per kilometer persegi. Wilayah tersebut terdiri atas tujuh desa dengan perubahan jumlah penduduk sebesar minus 38 jiwa.
Berbagai aspek tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan kawasan, mulai dari pusat pelayanan, jaringan infrastruktur, perlindungan lahan pertanian, hingga pengendalian pembangunan berdasarkan kondisi fisik dan lingkungan.
Melalui konsultasi publik dan FGD KLHS, penyusunan RDTR Jatigede dan Pamulihan diharapkan dapat mempertimbangkan kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sumedang.
