SUMEDANG, 2 Maret 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumedang menggandeng Universitas Langlangbuana (Unla) untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendidikan formal dan pelatihan. Rencana kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan antara Rektor Unla dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang di Ruang Rapat Sekda, Senin (2/3/2026).
Kerja sama ini diarahkan pada penguatan kompetensi aparatur, terutama dalam menghadapi tantangan pelayanan publik dan dinamika persoalan hukum di masyarakat.
Prioritaskan Pelatihan Mediator Hukum
Salah satu program yang segera dijalankan ialah Pelatihan Mediator Hukum. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti, menilai pelatihan tersebut relevan bagi Kepala Desa dan Lurah yang kerap berhadapan langsung dengan persoalan hukum warga.
Melalui pelatihan ini, para Kepala Desa dan Lurah diharapkan memiliki sertifikat mediator serta kemampuan menjalankan fungsi mediasi berbasis pendekatan restorative justice.
“Kepala Desa dan Lurah banyak berhadapan dengan masalah hukum di masyarakat. Jika mereka memiliki sertifikat mediator, diharapkan fungsi mediasi dapat berjalan optimal,” katanya.
Menurut Tuti, peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan mediator hukum akan memperkuat peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik sosial secara lebih humanis dan efektif. Pemerintah daerah ingin memastikan aparatur memiliki kompetensi teknis sekaligus pemahaman pendekatan keadilan yang berorientasi pemulihan.
Ia menegaskan, program tersebut akan diprioritaskan bagi Kepala Desa dan Lurah agar kompetensi dan kapabilitas aparatur meningkat secara merata. Dengan demikian, kehadiran pemerintah dalam penyelesaian persoalan hukum masyarakat menjadi lebih nyata.
Dukung Visi Smart City
Selain pelatihan hukum, Tuti juga menyoroti Program Studi Manajemen Pemerintahan Digital yang dimiliki Unla. Ia menilai program tersebut sejalan dengan kebutuhan ASN Sumedang, terutama dalam mendukung transformasi digital birokrasi.
“Program studi Manajemen Pemerintahan Digital sangat relevan dengan kebutuhan ASN kita, apalagi Sumedang terus menguatkan diri sebagai smart city,” katanya.
Transformasi digital menjadi salah satu agenda strategis Pemkab Sumedang. Penguatan kapasitas ASN dalam tata kelola berbasis teknologi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Tuti menambahkan, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi indikator penting dalam penguatan Indeks Daya Saing Daerah. Ia menyebut Sumedang saat ini mencatatkan capaian terbaik di Jawa Barat dan menempati posisi lima besar secara nasional.
“Kolaborasi dengan akademisi ini mendorong Indeks Daya Saing Daerah kami sehingga masuk lima besar nasional,” katanya.
Sinergi Akademisi dan Pemerintah
Rektor Unla, A Kamil Razak, menyampaikan komitmen kampus dalam mendukung peningkatan kapasitas ASN Sumedang. Ia menjelaskan bahwa Pelatihan Mediator Hukum akan dilaksanakan secara daring selama lima hari.
“Pelatihan Mediator Hukum akan dilaksanakan secara online selama lima hari dan kami berharap program studi Manajemen Pemerintahan Digital dapat mendukung terwujudnya pelayanan publik yang excellent kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain dua program utama tersebut, Unla juga membuka peluang kerja sama lain. Beberapa di antaranya ialah pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta pelatihan advokat. Langkah itu menjadi bagian dari penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
Kolaborasi Pemkab Sumedang dan Unla menunjukkan model kemitraan berbasis kebutuhan riil daerah. Pendidikan formal dan pelatihan tematik dijadikan instrumen untuk meningkatkan kapasitas ASN secara terstruktur.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Sumedang berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas ASN diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat daya saing daerah dalam jangka panjang.