SUMEDANG, 23 Februari 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat pengendalian inflasi Ramadhan 2026 melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Senin, 23 Februari 2026. Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok serta memastikan ketersediaan pangan aman hingga Idulfitri.
Rakor dipimpin langsung oleh Dony Ahmad Munir dan didampingi Wakil Bupati M. Fajar Aldila. Forum tersebut dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumedang.
Momentum Ramadhan dikenal sebagai periode peningkatan konsumsi masyarakat terhadap komoditas pangan strategis. Karena itu, pengendalian inflasi Ramadhan 2026 menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.
Transparansi Harga dan Pemantauan Rutin
Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya respons cepat dan langkah konkret dari TPID dalam mengantisipasi potensi lonjakan harga. Ia meminta agar perkembangan harga dan pasokan bahan pokok disampaikan secara berkala kepada publik.
“Sampaikan secara berkala informasi perkembangan harga dan pasokan secara transparan kepada masyarakat. Laksanakan juga sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sindang sebagai sarana pemantauan harga oleh masyarakat,” ujarnya.
Komoditas yang menjadi fokus pengendalian meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam ras, telur ayam, cabai merah, dan bawang merah. Berdasarkan laporan perangkat daerah, stok komoditas tersebut secara umum masih mencukupi. Meski demikian, pengawasan lapangan diperketat melalui inspeksi mendadak ke pasar tradisional dan ritel modern.
Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah
Pemerintah daerah juga menginstruksikan optimalisasi Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar bekerja sama dengan dinas terkait dan Bulog. Program ini digelar di sejumlah titik strategis untuk menyediakan beras, daging sapi, daging ayam, telur, serta komoditas lainnya dengan harga wajar atau di bawah harga pasar.
Intervensi pasar tersebut diharapkan mampu menahan laju kenaikan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah menilai distribusi pangan yang lancar dan harga terkendali menjadi kunci stabilitas ekonomi daerah selama Ramadhan.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya sinkronisasi data antarperangkat daerah. Integrasi data harga, stok, dan distribusi dinilai krusial sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akurat.
“Kami berharap stok bahan pangan tidak diperjualbelikan ke luar daerah agar tidak terjadi lonjakan atau permainan harga sembako di masyarakat Kabupaten Sumedang,” tegasnya.
Pengawasan Hingga Idulfitri
Pemkab Sumedang memastikan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala hingga menjelang Lebaran. Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah praktik penimbunan bahan pokok yang berpotensi memicu kelangkaan dan kenaikan harga tidak wajar.
“Kami akan memastikan ketersediaan bahan pokok mencukupi selama bulan suci Ramadhan hingga Lebaran, sekaligus menjamin kualitas pangan yang aman, sehat, dan higienis bagi masyarakat,” pungkasnya.
Langkah pengendalian inflasi Ramadhan 2026 ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari gejolak harga. Melalui kolaborasi TPID, Bulog, BPS, dan perangkat daerah, Pemkab Sumedang berupaya memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga terjangkau sepanjang bulan suci hingga Idulfitri.