SUMEDANG, KORSUM.ID – DPRD Kabupaten Sumedang membahas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Rumah Susun untuk menjadi prakarsa DPRD Kabupaten Sumedang.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD mengenai persetujuan terhadap Raperda usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
Rapat berlangsung pada Jumat, 13 November 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang. Kegiatan yang bersifat internal tersebut dihadiri anggota DPRD dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD.
Adapun Raperda yang diusulkan untuk menjadi prakarsa DPRD tersebut mengatur tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
Bapemperda Dorong Regulasi Penyelenggaraan Rumah Susun
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang, drg. H. Rahmat Juliadi, M, H.Kes, menjelaskan bahwa Bapemperda mengusulkan sekaligus meminta persetujuan seluruh anggota DPRD terhadap Raperda Penyelenggaraan Rumah Susun.
Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sumedang.
Menurut Rahmat, regulasi mengenai rumah susun diperlukan agar pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan rumah susun di Kabupaten Sumedang.
Aturan tersebut nantinya diharapkan mencakup aspek penyelenggaraan, perizinan, hingga pengelolaan rumah susun.
Raperda Rumah Susun Diharapkan Beri Kepastian Hukum
Keberadaan Raperda tersebut juga dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sumedang.
Dengan regulasi yang jelas, pembangunan rumah susun diharapkan dapat berlangsung lebih tertib dan aman. Selain itu, aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan rumah susun.
Regulasi ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengaturan terhadap penyelenggaraan rumah susun di wilayah Kabupaten Sumedang.
Regulasi Rumah Susun Berpotensi Dukung PAD Daerah
Rahmat Juliadi menambahkan, Raperda Penyelenggaraan Rumah Susun juga berpotensi mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang.
Potensi tersebut berkaitan dengan penerimaan dari retribusi dan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya regulasi yang jelas, penyelenggaraan rumah susun diharapkan memiliki landasan pengaturan yang lebih tertib, termasuk dalam aspek penerimaan daerah yang memang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Raperda Menjadi Bagian dari Inisiatif Legislasi DPRD
Rapat Paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan awal dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD.
Melalui usulan Raperda Penyelenggaraan Rumah Susun, DPRD Kabupaten Sumedang mendorong tersedianya regulasi yang dapat menjadi landasan penyelenggaraan rumah susun sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pembahasan lebih lanjut akan menjadi bagian dari proses legislasi daerah sesuai tahapan dan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah.