SUMEDANG, KORSUM.ID – Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan di Jawa Barat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan aktivitas pertambangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan kondisi infrastruktur, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Persoalan tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila saat menghadiri Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambangan di Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Ruang Rapat Bale Pakuan, Gedung Pakuan, Bandung, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Fajar hadir mewakili Bupati Sumedang bersama jajaran perangkat daerah dan para pemangku kepentingan terkait. Pembahasan mencakup evaluasi perizinan serta dampak kegiatan pertambangan di sejumlah wilayah.
Kontribusi Pajak MBLB Dinilai Belum Sebanding dengan Dampak Tambang
Fajar mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan sejumlah masukan kepada Gubernur Jawa Barat, terutama mengenai ketidakseimbangan antara dampak aktivitas pertambangan dan manfaat ekonomi yang diterima daerah maupun masyarakat sekitar.
Menurutnya, kontribusi sektor pertambangan melalui pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap PAD dinilai belum sebanding dengan beban kerusakan infrastruktur yang harus ditanggung pemerintah daerah.
“PAD terkait MBLB atau minerba itu sangatlah kecil. Sementara masyarakat tidak mendapatkan hak atau akses jalan yang bagus. Justru jalan yang digunakan aktivitas pertambangan mengalami kerusakan,” ungkap Fajar.
Persoalan kerusakan jalan menjadi salah satu perhatian karena infrastruktur tersebut juga digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pemkab Sumedang menilai perlu ada evaluasi agar aktivitas pertambangan memperhatikan kondisi jalan, lingkungan, dan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi tambang.
Pemkab Sumedang Siapkan Mitigasi dan Pendataan Aktivitas Tambang
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Sumedang akan melakukan mitigasi dan mengumpulkan data secara terperinci mengenai aktivitas pertambangan di wilayahnya.
Pendataan tersebut mencakup kondisi jalan yang dilalui kendaraan angkutan tambang serta dampak kegiatan pertambangan terhadap masyarakat.
Fajar juga menjelaskan bahwa kewenangan perizinan pertambangan, mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga tahap Operasi Produksi (OP), berada di pemerintah provinsi. Sementara itu, pemerintah kabupaten berperan dalam pengawasan dan memberikan masukan terhadap aktivitas pertambangan di wilayahnya.
“Kami akan melakukan mitigasi dan mengumpulkan data secara detail. Pada prinsipnya, tidak boleh lagi ada aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat dan menyebabkan jalan maupun infrastruktur di Kabupaten Sumedang mengalami kerusakan,” tegasnya.
Gubernur Jabar Tekankan Manfaat Tambang bagi Masyarakat
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penataan pertambangan bukan berarti menutup seluruh kegiatan usaha pertambangan.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan aktivitas tersebut memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dedi menyebutkan sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian dalam tata kelola pertambangan. Di antaranya perlindungan lingkungan, pemeliharaan infrastruktur jalan, keterlibatan ekonomi masyarakat lokal, serta pengembalian manfaat pajak kepada desa penghasil tambang.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat di sekitar lokasi pertambangan tidak boleh hanya menanggung dampak negatif, seperti debu, kerusakan jalan, terganggunya sumber mata air, hingga potensi gangguan kesehatan.
Desa Penghasil Tambang Didorong Mendapat Manfaat Pembangunan
Dedi juga menginginkan agar hasil pajak pertambangan yang diterima pemerintah dapat memberikan manfaat bagi wilayah penghasil.
Manfaat tersebut diharapkan diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, beasiswa, serta pemulihan lingkungan.
“Jangan sampai masyarakat di desa tempat tambang hanya menjadi objek penderita. Harus ada manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dan lingkungan yang tetap terjaga,” ujar Dedi.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga membahas sejumlah permohonan peningkatan dan perpanjangan izin usaha pertambangan di beberapa daerah.
Pembahasan dilakukan dengan melibatkan pemerintah kabupaten, camat, dan kepala desa untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi wilayah serta aspirasi masyarakat.
Melalui evaluasi tersebut, tata kelola pertambangan di Jawa Barat diharapkan dapat memperhatikan keseimbangan antara kegiatan ekonomi, perlindungan lingkungan, pemeliharaan infrastruktur, dan manfaat bagi masyarakat di sekitar lokasi tambang.