SUMEDANG, KORSUM.ID – DPRD Kabupaten Sumedang membahas enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Rabu (18/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumedang, Ruli Aditya. Sementara itu, Bupati Sumedang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Dr. Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si., CPM.
Enam Raperda yang dibahas mencakup pengelolaan barang milik daerah, pembentukan tiga desa baru, pencabutan peraturan daerah terkait fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji, serta pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual.
Tiga Raperda Mengatur Pembentukan Desa Baru
Dari enam Raperda tersebut, tiga di antaranya berkaitan dengan pembentukan desa baru, yakni Desa Galuh Pakuon di Kecamatan Cimanggung, Desa Pananjung di Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Pasir Padang di Kecamatan Jatinunggal.
Selain itu, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang membahas Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Agenda lainnya adalah Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.
Fraksi DPRD Sepakati Pembahasan Dilanjutkan
Dalam penyampaian pandangan umum, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumedang menyepakati keenam Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut dan dijadikan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
DPRD berharap keenam Raperda tersebut dapat menjadi instrumen hukum yang mendukung kepentingan masyarakat serta memberikan manfaat bagi seluruh warga Sumedang.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.
