SUMEDANG, KORSUM.ID – DPRD Kabupaten Sumedang bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual dalam Sidang Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Selasa, 17 November 2026.
Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Japar, S.E. Pembahasan Raperda ini diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan serta memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga ketahanan keluarga serta lingkungan sosial.
Pembangunan SDM Menjadi Landasan Pembahasan
Dalam pemaparan yang disampaikan, pembangunan daerah dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang aman, tertib, sehat, serta berlandaskan nilai agama, moral, sosial, dan budaya.
Atas dasar pemikiran tersebut, Raperda ini dibahas sebagai salah satu upaya perlindungan masyarakat dari perilaku yang dinilai dapat merusak tatanan sosial.
Pemerintah daerah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator sesuai kewenangannya. Namun, pelaksanaannya memerlukan dukungan DPRD dan seluruh elemen masyarakat agar upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berjalan secara efektif.
Raperda Diharapkan Menjadi Payung Hukum
Pembahasan Raperda juga dilatarbelakangi pandangan bahwa perilaku penyimpangan seksual tidak hanya berdampak pada individu, tetapi dinilai dapat memengaruhi ketahanan keluarga dan keamanan lingkungan.
Karena itu, diperlukan dasar hukum yang kuat agar upaya pencegahan tidak berhenti pada imbauan, tetapi dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui Raperda tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD menargetkan penguatan ketahanan keluarga serta terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, sehat, harmonis, dan berkualitas.
Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan keluarga, untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini.
Bupati Tekankan Kolaborasi Pemerintah dan DPRD
Bupati Sumedang, Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M., CRMP, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan Raperda tersebut menjadi keberkahan bagi Sumedang.
Keberkahan itu, menurutnya, tidak hanya dirasakan oleh para pembuat kebijakan, tetapi terutama oleh masyarakat Sumedang yang mendambakan kehidupan aman dan bermartabat.
Sidang paripurna tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Sumedang sebagai daerah yang religius dan berbudaya.
DPRD dan Pemkab Sumedang berharap pembahasan Raperda dapat segera diselesaikan sehingga regulasi tersebut nantinya memberikan manfaat nyata bagi perlindungan masyarakat.
