Sumedang, KORSUM.ID – Ketua Pilkades Margamukti Kecamatan Sumedang Utara Drs. Ana Mansur mengaku pasrah diberi honor 900 ribu, meskipun hingga saat ini sudah hampir 8 bulan menjalankan tugas dalam kepanitiaan tersebut.
“Menjadi panitia bukan mencari rezeki tapi pengabdian. Kami pasrah diberi honor 900 ribu, yang terpenting bisa memberikan sesuatu yang terbaik didalam kepanitiaan ini, ” ujar dia usai penetapan 4 calon kades Desa Margamukti, Jumat (13/08/2021).
Sebab, lanjut dia, jika dibilang kecil, memang kecil. Namun itu sudah menjadi keputusan bersama, dan terima apa adanya.
“Bisa bayangkan, dalam kurun waktu 8 bulan ini hanya Dihonor 900 ribu?. Tapi kami tidak menuntut karena sudah sepakat pengabdian untuk masyarakat, ” tandasnya.
Yang penting bukan apa yang diberikan, dan bukan apa yang didapatkan berupa materi. Karena berharap dalam kepanitiaan ini bisa melahirkan figur kepala desa yang jujur dan amanah sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Margamukti.
“Kami ucapkan syukur jika DPRD mengusulkan honor panitia Pilkades. Artinya DPRD merasakan tentang kepanitiaan. Kami sangat senang jika ada tambahan honor, tapi kami tidak menuntut hal itu, “tuturnya.
Disebutkan, panitia Pilkades Margamukti menetapkan 4 calon kades setelah lolos administrasi dengan hak pilih yang masih Daftar Pemilih Sementara (DPS) sekitar 3575 pemilih tersebar di 9 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dipasang.
DPS tersebut, katanya, disusun berdasarkan pemungutan 8 September lalu. Sehingga sebelum DPS ditetapkan menjadi DPT, maka akan dilakukan kembali pemutahiran data karena dipastikan banyak perubahan dalam jumlah pemilih, bisa bertambah atau bisa juga berkurang.
“Terutama yang sudah diusia 19 tahun atau sudah kawin pada saat ditetapkan DPT. Atau meninggal dan juga yang pindah penduduk, “sebutnya.
Namun untuk menetapkan DPT, masih belum tahu kapan harus dilaksanakan termasuk tanggal dan hari pencoblosan yang sampai saat ini belum diterima panitia.
“Sebagai panitia dimasa pandemi ini, harus lebih bersabar, sebab dari mulai menteri hingga bupati tidak mengharapkan adanya menundaan tahapan ini, “katanya.**