SUMEDANG – Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan di tingkat daerah. Di Kabupaten Sumedang, peran aparat kewilayahan menjadi bagian penting dalam memastikan hasil panen petani terserap secara optimal. Komando Distrik Militer Kodim 0610/Sumedang melalui jajaran Koramil melaksanakan pendampingan serapan gabah secara serentak di sejumlah wilayah.
Kegiatan tersebut berlangsung di beberapa kecamatan, antara lain Tanjungkerta, Buahdua, Tomo, Rancakalong, dan Sumedang Utara. Pendampingan ini bertujuan memastikan hasil panen petani dapat terserap dengan harga yang sesuai, sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan daerah sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.
Salah satu pendampingan dilaksanakan Koramil 1001/Sumedang Utara pada Jumat, 6 Februari 2026. Kegiatan berlangsung di Dusun Pangjeleran, Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara. Aparat kewilayahan mendampingi proses penyerapan gabah hasil panen petani setempat, mulai dari pengecekan kualitas hingga proses transaksi.
Serapan gabah tersebut berasal dari lahan milik H. Rohimin, Ketua Kelompok Tani Gunung Tumenggung. Dengan luas lahan sekitar 300 bata, panen menghasilkan Gabah Kering Panen (GKP) sebanyak 2.987 kilogram. Gabah tersebut diserap dengan harga Rp6.500 per kilogram, sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendampingan di lapangan melibatkan berbagai unsur teknis dan mitra pertanian. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan mitra Perum Bulog, petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) Desa Padasuka, petugas penguji kualitas gabah, pengurus kelompok tani, serta Babinsa yang bertugas sebagai pendamping dari Koramil.
Sinergi lintas sektor tersebut menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan petani terhadap sistem penyerapan hasil panen. Kehadiran aparat TNI di lapangan tidak hanya memastikan proses berjalan tertib, tetapi juga memberi rasa aman dan kepastian bagi petani bahwa hasil kerja mereka dihargai secara layak.
Perwira Seksi Teritorial Kodim 0610/Sumedang Kapten Inf Ade Armi Barkah menjelaskan bahwa pendampingan serapan gabah merupakan wujud kolaborasi antara TNI, mitra Bulog, dan penyuluh pertanian. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian penyerapan hasil panen dengan harga yang sesuai ketentuan, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pertanian.
Menurutnya, keterlibatan Babinsa di tingkat desa memiliki arti strategis. Selain membantu pengawalan teknis di lapangan, kehadiran Babinsa juga menjadi dukungan moril bagi petani agar tetap termotivasi meningkatkan produktivitas. Pendekatan teritorial ini dinilai efektif karena aparat kewilayahan memahami langsung kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tani.
Program pendampingan serapan gabah juga berperan dalam menjaga stabilitas pasokan pangan wilayah. Dengan terserapnya hasil panen secara optimal, risiko penumpukan gabah di tingkat petani dapat ditekan, sekaligus mencegah fluktuasi harga yang merugikan produsen.
Bagi pemerintah daerah, kegiatan ini sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan berbasis wilayah. Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan stok, tetapi juga dari keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.
Melalui keterlibatan aktif TNI di sektor pangan, pemerintah berharap tercipta ekosistem pertanian yang lebih kuat dan tangguh. Sinergi antara aparat kewilayahan, lembaga logistik negara, penyuluh pertanian, dan kelompok tani menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan pangan ke depan, termasuk perubahan iklim dan dinamika pasar.
Pendampingan serapan gabah di Sumedang menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan semata urusan produksi, tetapi juga tata kelola pascapanen dan kepastian harga. Dengan pengawalan yang konsisten, hasil panen petani diharapkan tidak hanya terserap, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan peran TNI sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan nonmiliter. Di sektor pangan, peran tersebut diwujudkan melalui kehadiran di lapangan yang memastikan rantai produksi hingga distribusi berjalan lebih tertib dan berkeadilan.