SUMEDANG – DPRD Kabupaten Sumedang mendorong pembukaan Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayah Cimanggung sebagai langkah strategis meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Usulan ini muncul seiring kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan yang berkembang sebagai pusat industri.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD kabupaten dan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi lintas tingkat pemerintahan menjadi kunci agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing. Ia menilai banyak permasalahan di masyarakat membutuhkan koordinasi bersama agar penanganannya lebih efektif.
Asep menekankan, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan provinsi akan mempercepat penyelesaian masalah serta menghindari tumpang tindih tanggung jawab. Hal ini dinilai penting terutama untuk isu-isu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar warga.
BLK Cimanggung Jadi Prioritas
Dorongan pembentukan BLK di Cimanggung menjadi salah satu fokus utama. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan industri, namun belum seluruh tenaga kerja lokal terserap secara optimal.
Keberadaan BLK diharapkan dapat menjembatani kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja lokal. Program pelatihan dinilai mampu meningkatkan keterampilan pemuda sehingga lebih siap bersaing di dunia kerja.
“Insyaallah setelah berkoordinasi dengan dinas terkait PJU akan dipasang. Karena ini kawasan ekonomi, kami meminta agar BLK membuka cabang di Cimanggung agar pemuda bisa ikut pelatihan kerja dan disalurkan ke pabrik-pabrik yang ada. Jangan sampai rumahnya dekat pabrik tapi tidak terserap karena tidak memiliki keahlian,” ucapnya.
Usulan BLK Cimanggung saat ini masih dalam tahap dorongan dan belum direalisasikan. Namun, DPRD berharap rencana tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Soroti BPJS dan Infrastruktur
Selain isu ketenagakerjaan, DPRD juga menyoroti permasalahan layanan BPJS Kesehatan. Sejumlah warga dilaporkan mengalami kendala akibat status kepesertaan yang tiba-tiba nonaktif.
Asep menyatakan pihaknya akan menelusuri penyebab permasalahan tersebut, apakah berasal dari kesalahan administrasi atau karena perubahan status penerima bantuan iuran (PBI).
“Ini harus dicek. Apakah ketidakaktifan itu akibat kekeliruan dari pemerintah atau memang karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan BPJS PBI,” kata Asep.
Selain itu, kondisi infrastruktur jalan di wilayah Cimanggung juga menjadi perhatian. Warga menilai sejumlah ruas jalan masih membutuhkan perbaikan agar mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas.
Asep menegaskan pentingnya kejelasan status jalan, apakah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau provinsi. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan secara tepat melalui anggaran yang sesuai.
“Kalau itu jalan kabupaten harus dipastikan masuk dalam APBD Kabupaten. Jika itu jalan provinsi, maka fungsi pengawasan DPRD Provinsi harus berjalan efektif,” ujarnya.
Keluhan lain yang turut disampaikan masyarakat mencakup kondisi penerangan jalan umum (PJU), khususnya di Desa Tagalmanggung. DPRD memastikan akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut.
Kolaborasi untuk Dampak Nyata
DPRD menilai seluruh persoalan yang muncul harus ditangani secara terpadu agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi diharapkan mampu mempercepat realisasi berbagai program prioritas.
“Kolaborasi seperti ini sangat penting agar berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat bisa ditindaklanjuti bersama dan memberikan manfaat langsung bagi warga,” pungkas Asep.
Dorongan BLK Cimanggung, perbaikan infrastruktur, serta pembenahan layanan BPJS Kesehatan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jika direalisasikan, BLK Cimanggung berpotensi menjadi solusi jangka panjang dalam mencetak tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap bersaing di sektor industri.