SUMEDANG, KORSUM.ID – Perubahan di pemerintahan tidak cukup hanya dengan aplikasi baru atau sistem digital. Yang lebih penting adalah bagaimana aparatur mengubah cara berpikir, bekerja, dan mengambil keputusan agar kebijakan benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat.
Pesan tersebut menjadi salah satu gagasan utama yang disampaikan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Dr. Tata Cipta Dirgantara, M.T. saat memberikan materi kepemimpinan transformatif dalam kegiatan Reform Corner di Gedung Negara Sumedang, Jumat (25/9/2026).
Gagasan Pemerintah Harus Berujung pada Dampak
Di hadapan aparatur sipil negara (ASN) Sumedang, Prof. Tata menekankan bahwa sebuah gagasan pemerintahan tidak boleh berhenti sebagai konsep.
Menurutnya, gagasan dan kebijakan harus diterjemahkan menjadi tindakan yang menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Sebuah gagasan harus berakhir pada dampak, untuk mewujudkannya diperlukan kemauan, keikhlasan, dan kemampuan untuk melaksanakan gagasan,” ujar Prof. Tata.
Ia menjelaskan, kepemimpinan transformatif bukan semata-mata berbicara tentang penggunaan teknologi atau perubahan sistem kerja.
Lebih dari itu, transformasi membutuhkan perubahan pola pikir aparatur dalam melihat persoalan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang kita perlukan adalah memanusiakan manusia pada saat membuat kebijakan atau keputusan,” ujarnya.
Pemimpin Bukan Sekadar Memberi Instruksi
Prof. Tata juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang melayani.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya bertugas memberikan instruksi, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan organisasi.
Dalam proses pengambilan kebijakan, ia menilai nilai-nilai luhur dan tanggung jawab terhadap amanah publik harus menjadi pertimbangan penting.
Kepemimpinan spiritual, menurutnya, dapat menjadi salah satu landasan agar kebijakan tidak hanya mengejar target administratif, tetapi tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Transformasi Digital Tidak Cukup dengan Aplikasi
Dalam materi tersebut, Prof. Tata juga membahas transformasi digital pemerintahan.
Menurutnya, teknologi dapat membantu mempercepat pekerjaan pemerintah. Namun, keberadaan aplikasi, sistem, maupun infrastruktur digital bukan satu-satunya ukuran keberhasilan transformasi.
Teknologi tetap merupakan alat, sedangkan manusia menjadi bagian penting dalam menentukan bagaimana teknologi tersebut menghasilkan manfaat.
“Dari layanan digital menuju keputusan yang lebih cerdas melalui data, pengetahuan, dan penilaian manusia yang harus digunakan bersama untuk memilih tindakan yang paling berguna,” katanya.
Dalam konteks Kabupaten Sumedang, Prof. Tata melihat modal digital yang dimiliki daerah sudah cukup memadai.
Namun, ia mendorong agar keberhasilan transformasi digital diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, bukan hanya dari banyaknya sistem atau aplikasi yang tersedia.
ASN Diminta Belajar dari Masalah Nyata
Salah satu pendekatan yang ditawarkan Prof. Tata adalah menjadikan persoalan pelayanan masyarakat sebagai ruang belajar bagi ASN.
Aparatur dapat memilih satu masalah pelayanan yang dianggap penting, kemudian menggunakannya sebagai bahan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengolah data, memahami kebutuhan warga, hingga mencari solusi secara langsung.
“Belajar dari pekerjaan nyata. Pilih satu masalah layanan yang penting, kemudian latih data, layanan warga, dan penyelesaian masalah langsung pada kasus tersebut,” katanya.
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat membuat proses peningkatan kompetensi ASN lebih dekat dengan kebutuhan sebenarnya.
Data dan AI Harus Tetap Dikendalikan Manusia
Prof. Tata juga menekankan pentingnya tata kelola data dalam pemerintahan.
Data untuk menghasilkan keputusan publik tidak dapat dikelola secara terpisah oleh masing-masing organisasi. Diperlukan kolaborasi dan kesepahaman agar data dapat digunakan secara tepat dalam proses pengambilan kebijakan.
Hal serupa berlaku dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI.
AI dapat membantu aparatur menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan lebih cepat. Namun, teknologi tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai alat pendukung, bukan pengganti kemampuan manusia dalam mengambil keputusan.
Dengan demikian, pemanfaatan AI tetap harus berjalan bersama pengetahuan, pengalaman, penilaian, dan tanggung jawab manusia.
Reform Corner Jadi Ruang Belajar ASN Sumedang
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir berharap kegiatan Reform Corner dapat menjadi ruang bagi ASN untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang relevan dengan perubahan lingkungan strategis pemerintahan.
Menurutnya, perubahan tidak cukup dilakukan pada sistem dan teknologi, tetapi harus diikuti perubahan cara kerja aparatur.
“Ini adalah ikhtiar kami untuk memberikan ruang bagi para ASN untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang akan mengubah pola pikir dan cara kerja kita agar lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih tepat. Dunia terus berubah, sehingga cara kita bekerja juga harus terus berubah,” ujar Bupati Dony.
Melalui penguatan kepemimpinan transformatif, Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap perubahan birokrasi dapat semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, transformasi pemerintahan tidak hanya diukur dari seberapa modern teknologi yang digunakan, tetapi dari seberapa jauh perubahan tersebut mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan bermanfaat bagi warga.