Sumedang–Kuningan Perkuat Sinergi Digitalisasi Layanan Publik Terintegrasi

aplikasi layanan publik terintegrasi Sumedang

SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sumedang menerima kunjungan studi banding dari Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari penguatan sinergi pengembangan sistem aplikasi terintegrasi layanan publik. Kunjungan tersebut difokuskan pada upaya replikasi inovasi digital yang telah diterapkan Sumedang dan dinilai efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk berbagi praktik baik dalam transformasi digital pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Kuningan ingin mempelajari secara langsung bagaimana Sumedang membangun dan mengelola ekosistem aplikasi terintegrasi yang mampu menghubungkan berbagai sektor pelayanan publik dalam satu sistem data yang terpusat.

Kunjungan dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, Ucu Suryana, dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang, Sonson Muhamad Nur Ikhsan. Pertemuan berlangsung di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (2/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang menyatakan kesiapan untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan pendampingan teknis terkait penerapan ekosistem aplikasi terintegrasi. Sonson Muhamad Nur Ikhsan menegaskan bahwa Sumedang membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi daerah lain yang ingin mengadopsi sistem serupa.

“Kami sangat terbuka untuk berbagi praktik baik yang telah berjalan di Sumedang. Meskipun sistem ini mencakup seluruh layanan pemkab, pengelolaan data kesehatan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh nyata bagaimana integrasi data dapat mempermudah kontrol di lapangan,” ujar Sonson.

Ia menjelaskan bahwa integrasi aplikasi bukan hanya soal teknologi, melainkan juga perubahan pola kerja birokrasi agar lebih berbasis data dan pengambilan keputusan yang terukur. Melalui sistem terintegrasi, setiap perangkat daerah dapat mengakses data yang sama secara real-time sehingga koordinasi lintas sektor menjadi lebih efisien.

Sonson juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital. Menurutnya, inovasi yang telah berhasil diterapkan di satu wilayah seharusnya tidak berhenti di daerah tersebut, melainkan dapat direplikasi dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah lain.

“Dengan sinergi ini, penguatan layanan publik dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan tidak harus mulai dari nol,” tambahnya.

Kerja sama antara Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati dan berlaku hingga Agustus 2026. MoU tersebut menjadi payung hukum bagi kedua daerah untuk saling berbagi inovasi, pengetahuan, serta dukungan teknis dalam pengembangan sistem digital pemerintahan.

Ke depan, kolaborasi ini akan diperkuat melalui mekanisme teknis Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih spesifik. PKS tersebut diharapkan dapat mengatur secara rinci ruang lingkup kerja sama, tahapan implementasi, serta peran masing-masing pihak dalam proses adopsi teknologi informasi.

Saat ini, Kabupaten Sumedang telah memiliki sistem digital yang relatif matang dan mampu mengelola data pemerintahan secara terpusat. Sistem tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari layanan kesehatan hingga operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengelolaan data dilakukan secara terpadu untuk mendukung pengawasan dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

Data yang dikelola dalam sistem tersebut meliputi sebaran sekolah, pesantren, jumlah siswa penerima manfaat, hingga kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Seluruh data tersebut dipantau secara real-time dan dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akuntabel dan berbasis fakta.

Kunjungan studi banding ini diharapkan tidak hanya mempererat hubungan antar-pemerintah daerah, tetapi juga menjadi katalisator bagi percepatan pemanfaatan teknologi informasi di tingkat daerah. Melalui kolaborasi semacam ini, optimalisasi layanan publik berbasis digital di wilayah Jawa Barat diharapkan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.