SUMEDANG, 25 Februari 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan terpadu lintas perangkat daerah. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Langkah Terpadu Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Ruang Rapat Tadjimalela Bapperida Kabupaten Sumedang, Rabu, 25 Februari 2026.
Rapat dipimpin Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila didampingi Sekretaris Daerah Tuti Ruswati serta dihadiri Kepala Bapperida Sajidin, para kepala UPTD, dan perangkat daerah terkait.
Bantuan Sosial Bukan Solusi Jangka Panjang
Dalam arahannya, Wabup Fajar menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan sosial semata. Pemerintah, menurutnya, harus menyasar akar persoalan, termasuk perubahan pola pikir masyarakat penerima manfaat.
Ia menilai masih terdapat ketergantungan terhadap bantuan sosial di sejumlah wilayah, terutama daerah pelosok dan desa terpencil.
“Pengentasan kemiskinan tidak akan benar-benar tuntas kalau kita tidak menyelesaikan sampai ke akarnya. Bantuan itu sifatnya sementara, tetapi keberdayaan harus selamanya. Mindset menunggu bantuan ini harus kita ubah,” tegasnya.
Pendekatan persuasif dan empati dinilai penting agar masyarakat memiliki motivasi untuk mandiri serta berani keluar dari lingkaran kemiskinan.
Fokus pada Dampak Nyata
Wabup Fajar meminta perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada capaian angka statistik, tetapi memastikan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Validasi data menjadi perhatian utama agar program bantuan tepat sasaran.
“Verifikasi dan validasi harus benar-benar dilakukan. Pastikan bantuan APBD tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar benar berhak,” ujarnya.
Keakuratan data dinilai menjadi fondasi utama dalam menentukan intervensi kebijakan sosial yang efektif.
Pendampingan dan Adaptasi Digital
Selain bantuan ekonomi, pemerintah daerah mendorong pendampingan intensif bagi keluarga miskin, terutama dalam menghadapi perubahan era digital. Pendampingan mencakup pelatihan usaha, penguatan keterampilan, hingga pemanfaatan teknologi untuk pemasaran produk secara daring.
Langkah ini diarahkan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi mampu membangun sumber penghasilan secara berkelanjutan.
Pendidikan dan Ketenagakerjaan Jadi Kunci
Dalam sektor pendidikan, Wabup Fajar menilai peningkatan rata-rata lama sekolah memiliki peran penting dalam menekan angka kemiskinan secara jangka panjang.
“Kalau pendidikan meningkat, saya yakin kemiskinan pasti turun. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang cukup akan membantu keluarganya keluar dari kemiskinan,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi pengangguran di wilayah industri yang masih terjadi meski jumlah pabrik terus bertambah. Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal menjadi langkah strategis agar masyarakat Sumedang mampu bersaing di dunia kerja.
“Pabrik ada di Sumedang, tenaga kerjanya harus orang Sumedang. Kita siapkan pelatihannya dulu sesuai kebutuhan perusahaan,” tegasnya.
Efisiensi Program di Tengah Keterbatasan Anggaran
Di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat penyesuaian anggaran, Wakil Bupati meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap program berjalan efektif dan memberi dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan ekstrem.
Ia menekankan pentingnya kerja kolektif dan komprehensif seluruh unsur pemerintah dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan.
“Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara kolektif dan komprehensif. Kita semua adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan hari ini,” ungkapnya.
Melalui strategi terpadu ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap program pengentasan kemiskinan tidak hanya mengurangi angka kemiskinan secara administratif, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis pemberdayaan dinilai menjadi kunci agar bantuan sosial mampu bertransformasi menjadi jalan menuju kesejahteraan jangka panjang.