KORSUM.ID, SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan sesuai standar, mulai dari keamanan pangan hingga kualitas menu yang diberikan kepada penerima manfaat.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan, pengawasan program MBG menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
Hal itu disampaikan Dony saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur SPPG di Desa Gunungmanik, Kecamatan Tanjungsari, Senin (12/10/2026).
“Pemerintah daerah secara intensif melakukan sidak dan monitoring terhadap pelaksanaan MBG. Forkopimda juga sudah dibagi tugas untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan, diperkuat dengan Satgas MBG,” ujar Dony.
Menurutnya, pengawasan tersebut bertujuan memastikan seluruh proses penyediaan makanan berjalan sesuai aturan dan standar yang telah ditetapkan.
“Ini untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan standar yang ditetapkan, karena berkaitan dengan keamanan makanan yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan manusia,” katanya.
150 Dapur SPPG Layani Ribuan Penerima Manfaat
Dony menyampaikan, hasil pemantauan menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sumedang.
Perbaikan tersebut terlihat dari peningkatan kualitas dapur SPPG, mulai dari pengelolaan makanan, penyajian menu, hingga penerapan standar operasional.
Saat ini, Kabupaten Sumedang memiliki sekitar 150 dapur SPPG yang melayani kebutuhan program MBG untuk sekitar 1.900 sekolah, 298 pesantren, serta 50 ribu ibu hamil dan balita.
“Alhamdulillah, sampai saat ini pelaksanaan MBG di Sumedang berjalan dengan baik. Ini berkat kerja keras semua pihak. Dapur SPPG terus berbenah, pemerintah turun langsung melakukan pengawasan,” ujar Dony.
Transparansi Menu Melalui Sistem Digital
Selain pengawasan langsung, Pemkab Sumedang juga memperkuat transparansi program MBG melalui pemanfaatan aplikasi digital.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai menu dan kandungan gizi makanan yang disediakan.
Menurut Dony, keterbukaan informasi ini memberikan ruang bagi masyarakat dan orang tua untuk ikut melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
“Dengan sistem yang transparan, masyarakat juga bisa mengetahui menu yang diberikan dan ikut mengawasi pelaksanaan program ini,” katanya.
MBG Dorong Ekonomi Masyarakat Lokal
Selain memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, Dony menyebut program MBG juga memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, rantai pasok bahan pangan untuk dapur SPPG dapat menjadi peluang bagi petani, peternak, pedagang, dan pelaku usaha lokal.
Karena itu, Pemkab Sumedang mendorong agar kebutuhan bahan pangan program MBG sebisa mungkin dipenuhi dari potensi daerah sekitar.
“Program MBG bukan hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat. Dapur SPPG bisa mengambil kebutuhan dari produsen di sekitarnya sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung,” jelasnya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, pengelola dapur SPPG, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar program MBG berjalan optimal.
Dengan pengawasan yang ketat, keterbukaan informasi, serta pemanfaatan potensi lokal, Pemkab Sumedang berkomitmen memastikan program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.