SUMEDANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, menegaskan kembali pentingnya integritas, kedisiplinan, serta komitmen pelayanan publik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Gabungan ASN yang digelar di Lapangan Upacara Setda, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (2/2/2026).
Apel gabungan diikuti oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat struktural, staf, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi awal tahun untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.
Dalam amanatnya, Sekda Tuti menekankan bahwa apel pagi tidak sekadar rutinitas seremonial, tetapi memiliki makna mendalam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas amanah yang diemban oleh setiap ASN.
“Apel pagi ini bukan hanya berdiri dan formalitas semata, tetapi mengandung makna integritas, kedisiplinan, dan kepemimpinan kita terhadap diri sendiri dalam menaati aturan dan menjalankan amanah,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa kehadiran ASN dalam apel pagi mencerminkan kesiapan mental dan komitmen untuk menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal. Menurutnya, disiplin sejak awal hari kerja menjadi fondasi penting bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Apel pagi adalah tanda bahwa kita siap bekerja, siap melayani masyarakat, serta siap berintegritas dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai ASN,” ujarnya.
Selain aspek kedisiplinan, Sekda juga mengajak seluruh ASN untuk terus menguatkan nilai-nilai religius dalam kehidupan kerja sehari-hari. Hal ini diwujudkan melalui pembacaan Asmaul Husna dan sholawat yang secara rutin dilantunkan pada setiap apel pagi, terutama menjelang bulan suci Ramadan.
“Mudah-mudahan dengan Asmaul Husna dan sholawat yang kita lantunkan, malaikat menurunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Tuti menyampaikan arahan Bupati Sumedang terkait pelaksanaan salat Subuh berjamaah setiap awal bulan di Masjid Agung Sumedang. Kegiatan tersebut diharapkan dapat diikuti oleh seluruh ASN hingga staf sebagai sarana memperkuat kebersamaan dan spiritualitas.
“Kegiatan ini bukan hanya ibadah, tetapi juga membangun kebersamaan dan mengambil hikmah bahwa kehidupan dan rezeki itu dimulai sejak waktu subuh,” katanya.
Memasuki tahun 2026, Sekda menekankan perlunya komitmen bersama agar kinerja pemerintahan dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menegaskan pentingnya penguatan reformasi birokrasi melalui internalisasi tagline “Membumi: Kadeleu, Karampa, Karasa” yang selaras dengan core values ASN BerAKHLAK.
“Tagline ini jangan hanya diucapkan, tetapi harus benar-benar diimplementasikan dalam kinerja kita sehari-hari, baik secara individu maupun organisasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda Tuti menyoroti kondisi Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang masih berada pada kategori kuning. Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta untuk menyusun rencana aksi berbasis nilai Membumi guna meningkatkan standar pelayanan minimal serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Perhatian juga diarahkan pada sejumlah program strategis daerah, di antaranya program makan bergizi gratis, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan inovasi daerah, serta pengembangan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa.
“Investasi menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang, sehingga ekosistem yang sudah kita bangun harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ujarnya.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan survei kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada 1–18 Februari 2026, Sekda mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat kurang mampu.
“Ini bagian dari ikhtiar kita bersama agar data kemiskinan semakin akurat dan upaya penurunannya lebih tepat sasaran,” katanya.
Mengakhiri arahannya, Sekda Tuti menekankan pentingnya tertib administrasi, tertib pelaksanaan, serta kelengkapan pertanggungjawaban dalam setiap program dan kegiatan pemerintahan.
“Jangan hanya menggugurkan kewajiban. Evaluasi setiap program, apakah benar-benar berdampak bagi masyarakat. Tertib administrasi dan pelaksanaan adalah kunci agar kita terhindar dari masalah hukum,” pungkasnya.