SUMEDANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati membuka kegiatan Bhakti Karya Praja (BKP) Satuan Praja Utama Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun akademik 2025–2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di Lapangan Upacara PPS, Jumat, 6 Februari 2025.
Program BKP ini melibatkan 485 praja yang didampingi 119 induk semang. Selama satu bulan, mulai 6 Februari hingga 6 Maret 2026, para praja akan diterjunkan ke tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang, yakni Sumedang Utara, Sumedang Selatan, dan Cimalaka. Kegiatan tersebut dirancang sebagai bentuk pembelajaran lapangan yang memadukan praktik pemerintahan dengan interaksi langsung bersama masyarakat.
Dalam sambutannya, Tuti Ruswati menyebut kehadiran ratusan praja sebagai momentum penting bagi penguatan kolaborasi antara lembaga pendidikan kedinasan, pemerintah daerah, dan warga. “Kehadiran 485 Praja bersama 119 induk semang merupakan sebuah kehormatan sekaligus penguatan kolaborasi nyata antara IPDN, pemerintah daerah, dan masyarakat Sumedang,” ucapnya.
Menurut Tuti, Bhakti Karya Praja bukan sekadar agenda akademik rutin, melainkan ruang belajar nyata bagi calon aparatur sipil negara. Melalui kegiatan ini, para praja diharapkan mampu memahami persoalan masyarakat secara langsung, sekaligus mengasah kepekaan sosial dan kepemimpinan publik sejak dini.
Ia menegaskan bahwa Sumedang saat ini tengah menjalankan visi pembangunan jangka panjang yang menuntut dukungan data akurat dan partisipasi publik yang kuat. “Saat ini Sumedang sedang menjalankan visi Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah visi besar yang bertumpu pada data yang akurat, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, peran praja IPDN dinilai strategis untuk membantu pemerintah daerah menjalankan berbagai program prioritas. Tuti menyebut beberapa agenda yang dapat diperkuat melalui BKP, antara lain program Desa Cantik atau Cinta Statistik, gerakan Sumedang Bebas Sampah, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak daerah.
Ia berharap kehadiran para praja tidak hanya memberikan kontribusi teknis, tetapi juga membawa semangat kolaboratif di tengah masyarakat. “Kami berharap kehadiran para praja dapat menjadi energi positif dan kolaboratif yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kami juga berharap adik-adik tidak hanya belajar tata kelola pemerintahan, tapi juga belajar tentang empati, integritas, dan keikhlasan dalam melayani. Karena sejatinya menjadi aparatur negara bukan tentang jabatan, melainkan tentang pengabdian,” harapnya.
Dari sisi akademik, IPDN menekankan pentingnya kualitas pelaksanaan BKP, khususnya dalam pengumpulan data lapangan. Wakil Rektor I IPDN Hyronimus Rowa menyampaikan arahan pimpinan institusi agar seluruh praja bekerja secara terukur dan disiplin selama berada di lokasi penugasan.
Ia menuturkan bahwa Rektor IPDN Halilul Khairi menekankan agar pendataan dilakukan secara menyeluruh dan bertanggung jawab. “Pendataan harus dilakukan secara door to door, teliti, dan tidak asal cepat. Data yang sudah dikumpulkan harus dicek kembali sebelum diinput dan diunggah ke sistem. Ketelitian dan kecepatan harus berjalan bersama,” tegasnya.
Hyronimus menambahkan, hasil dari kegiatan BKP diharapkan tidak berhenti pada laporan akademik semata. Data dan temuan lapangan yang dikumpulkan para praja harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah, terutama dalam penyempurnaan basis data pembangunan dan dukungan terhadap program strategis.
Melalui Bhakti Karya Praja, IPDN berupaya menyiapkan calon aparatur negara yang tidak hanya memahami teori pemerintahan, tetapi juga memiliki pengalaman empiris dalam menghadapi dinamika sosial di tingkat lokal. Bagi Kabupaten Sumedang, kehadiran praja IPDN menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan berbasis data dan kolaborasi masyarakat.
Program ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan sinergi lintas aktor, mulai dari lembaga pendidikan, pemerintah, hingga warga. Dalam konteks tersebut, BKP IPDN menjadi jembatan pembelajaran yang menghubungkan kebutuhan akademik dengan realitas pelayanan publik di lapangan.