SUMEDANG, KORSUM.ID – Pendidikan Anak Usia Dini penting bagi perkembangan anak ke depan dapat dijadikan tolok ukur kemakmuran bangsa di masa depan. Penanaman nilai sejak dini menjadi krusial agar tidak terjadi krisis moral bagi anak-anak bangsa di masa depan nanti.
Kegiatan sosialisasi Standar Pelayanan Minimal salah satu wadah sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait, akan adanya SPM mengenai PAUD tersebut. Dengan terbitnya SPM PAUD ini komitmen daerah terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini akan semakin meningkat.
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 38 tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM.
“Tujuannya untuk meningkatkan akses pelayanan PAUD yang merata, berkualitas, dan terjangkau dengan melibatkan peran serta masyarakat dan organisasi mitra PAUD,” jelas Kabid Paud Dan Dikmas Edih Martin Selasa (14/12/2021).
Lebih jauh ia mengatakan, selain meningkatkan akses pelayan Paud yanga merata dan berkualiatas juga mendorong pelaksanaan kebijakan SPM PAUD kepada satuan pendidikan, orangtua dan masyarakat
“Kami ingin memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengemangan masa kanak-kanak, secara dini dan berkualitas dan pendidikan pra dasar agar mereka siap untuk masuk pendidikan dasar Mendorong pelaksanaan kebijakan SPM PAUD kepada satuan pendidikan , orangtua dan masyarakat,” tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut lanjutnya melibatkan beberapa narasumber
“Narasumbernya yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Akademisi Sekretaris Dinas Pendidikan dan BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang,” imbuhnya.
Adapun kegiatan sosialisai tersebut diikuti sebanya 100 peserta terdiri dari kepsek TK, Kober, Disdik Sumedang serta para penilik dan pengawas.
“Peserta sosialisasi SPM PAUD sebanyak 100 orang terdiri dari pengelola Pendidikan Anak usia Dini Kepala TK dan kepala Kober yang berjumlah 52 orang, Dinas Pendidikan 10 orang, Penilik dan Pengawas 38 orang adapun sumber biaya di bebankan kepada APBN Pusat,” pungkasnya.