SUMEDANG, 12 Februari 2026 – Perbaikan jalan dan infrastruktur dasar mendominasi pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 tingkat Kecamatan Cibugel, Kamis, 12 Februari 2026. Forum tahunan ini menempatkan kebutuhan akses wilayah sebagai prioritas utama usulan desa untuk tahun anggaran 2027.
Musrenbang RKPD 2027 Cibugel menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sumedang Daerah Pemilihan IV hadir dalam agenda tersebut, yakni Bagus Nurochmat, Herman Hermawan, dan Nana Suryana. Mereka mengikuti pembahasan bersama unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya.
Akses Wilayah Jadi Kebutuhan Mendesak
Mayoritas desa mengusulkan perbaikan jalan lingkungan, jalan penghubung antarwilayah, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar. Warga menilai kondisi jalan saat ini memengaruhi mobilitas, distribusi hasil pertanian, hingga akses layanan kesehatan dan pendidikan.
Anggota DPRD Dapil IV, Bagus Nurochmat, AT, menyampaikan bahwa dominasi usulan tersebut menunjukkan kebutuhan mendasar masyarakat masih berkutat pada akses dan pelayanan dasar.
“Usulan yang masuk didominasi perbaikan jalan dan infrastruktur dasar. Ini menunjukkan kebutuhan utama masyarakat masih pada akses dan layanan dasar. Karena itu penyusunan prioritas harus benar-benar mempertimbangkan dampak langsungnya,” ujarnya.
Pernyataan itu menggarisbawahi pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan riil. Forum Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda formal tahunan, melainkan ruang penentuan arah pembangunan yang berdampak langsung bagi warga.
Penyelarasan Program dan Anggaran
Selain jalan dan infrastruktur dasar, sejumlah desa mengajukan peningkatan sarana layanan publik serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi lokal. Beberapa usulan menyasar perbaikan gedung pelayanan, sarana air bersih, dan fasilitas pendukung UMKM.
Setiap usulan dibahas dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, jumlah penerima manfaat, serta kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Pendekatan ini diharapkan mampu menyaring program prioritas yang realistis dan terukur.
Anggota DPRD Dapil IV, Herman Hermawan, S.Hut, menekankan pentingnya penyusunan program yang sejalan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Musrenbang RKPD menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan desa dengan kebijakan pembangunan daerah. Usulan harus realistis agar bisa diakomodasi sesuai kemampuan anggaran,” katanya.
Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan klasik perencanaan pembangunan: banyaknya kebutuhan yang harus diimbangi dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Partisipasi Desa dan Skala Prioritas
Dalam forum Musrenbang RKPD 2027 Cibugel, partisipasi desa dinilai cukup aktif. Perwakilan desa menyampaikan paparan kebutuhan wilayah masing-masing secara terbuka. Diskusi berlangsung dinamis, terutama saat menentukan skala prioritas.
Anggota DPRD Dapil IV, Nana Suryana PDHR, menilai keterlibatan desa menjadi modal penting dalam proses perencanaan partisipatif.
“Partisipasi desa cukup baik. Selanjutnya perlu pemilahan skala prioritas supaya manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat,” ucapnya.
Penentuan prioritas menjadi kunci agar pembangunan tidak terpusat pada satu titik saja. Pemerataan manfaat menjadi indikator penting dalam evaluasi hasil perencanaan.
Tahap Lanjutan ke Tingkat Kabupaten
Hasil Musrenbang RKPD 2027 Kecamatan Cibugel selanjutnya akan dibawa ke tahapan perencanaan di tingkat kabupaten. Pada fase ini, seluruh usulan dari kecamatan akan diverifikasi, diselaraskan dengan program strategis daerah, lalu dirumuskan dalam dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2027.
Proses tersebut memastikan bahwa aspirasi masyarakat dari tingkat desa tetap terakomodasi dalam kerangka kebijakan makro daerah. Sinkronisasi antarlevel perencanaan menjadi bagian krusial dalam sistem pembangunan daerah.
Musrenbang RKPD 2027 Cibugel menunjukkan bahwa perbaikan jalan dan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Forum ini menjadi ruang konsolidasi antara aspirasi warga dan kebijakan pemerintah daerah. Keputusan akhir akan sangat ditentukan oleh hasil pembahasan lanjutan di tingkat kabupaten, termasuk penyesuaian dengan kapasitas anggaran dan target pembangunan jangka menengah.
Dengan tahapan yang berjenjang dan partisipatif, Musrenbang RKPD 2027 diharapkan mampu menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran, terukur, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat Kecamatan Cibugel.