SUMEDANG – Komitmen DPR RI akan terus mendukung keberlanjutan dan kemajuan IPDN Jatinangor Sumedang dari segala aspek.
Seperti disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda beserta rombongan pada saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke IPDN Jatinangor Sumedang (11/03/2026).
DPR RI berupaya percepatan pembangunan infrastruktur di IPDN karena berdasarkan pantauan, ketersediaan infrastruktur di IPDN belum berbanding proporsional dengan jumlah praja yang ada.
“Tahun 2026 dengan bantuan Presiden RI anggaran IPDN dari APBN akan ditambah, dari angka 578 Miliar, insyaallah tahun 2026 ini menjadi 814 Miliar, “tegasnya.
Anggaran itu, jelasnya, akan dialokasikan untuk perbaikan mess kesatriaan di IPDN serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
Termasuk anggaran untuk lauk pauk praja IPDN yang juga menjadi perhatian Komisi II DPR RI.
“Jika dibandingkan dengan Akpol, AD dan AL yang anggaran makan taruna/i nya mencapai Rp 75.000,- perorang perhari, IPDN ini hanya Rp 43.000,- perorang perhari, “tuturnya.
Dengan Banpres ini, lanjutnya, akan mendorong kenaikan anggaran makan praja dengan harapan ketersediaan makanan yang bergizi akan menghasilkan calon-calon pamong praja yang lebih berkualitas.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto yang mendampingi pelaksanaan Kunjungan Kerja ini mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan DPR RI.
Kemendagri bersama Rektor IPDN sedang melakukan pembenahan menyeluruh di IPDN mulai dari sistem penerimaan capra, kurikulum, dan pembinaan didalam.
“Pekerjaan rumah IPDN kedepan yakni melakukan pembenahan kurikulum yang relevan, rebranding kampus dengan dilaksanakannya perbaikan kultur akademik dan pembinaan, aktivasi alumni dan menjaga semangat Bhineka Nara Eka Bhakti”. ujar Wamendagri.
Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan, dengan adanya Bantuan Presiden yang mengalokasikan anggaran APBN tahun 2026 ini, pihaknya akan mengganti seluruh sarana dan prasara praja.
Pihaknya juga telah sampaikan kuota IPDN tahun ini kepada Menpan RB yakni sebanyak 1.410 praja.
“Kami harap Komisi II DPR dapat bantu dorong kuota ini kepada Menpan RB yang juga berada dibawah pimpinan Komisi II DPR RI”, ujarnya.
Menurutnya, jika penerimaan IPDN dibawah 1.200 orang, akan mempengaruhi terhadap asrama yang kosong dan dosen yang tidak memiliki jam mengajar.