JAKARTA – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menghadiri rapat koordinasi nasional bidang perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Selasa (31/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas percepatan program perumahan rakyat, termasuk Bedah Rumah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pemerintah daerah diminta berperan aktif dalam mendukung implementasi program tersebut.
BSPS Jadi Strategi Terpadu
Dalam forum tersebut, Dony menegaskan bahwa program BSPS di Kabupaten Sumedang tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah tidak layak huni.
Ia menyebut program tersebut diarahkan sebagai strategi terpadu untuk mengentaskan kemiskinan.
“Program ini bukan sekadar membangun rumah. Masyarakat yang mendapatkan bantuan juga didorong untuk mandiri, bahkan diberikan modal usaha. Layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, BPJS, hingga ketenagakerjaan turut dipastikan terpenuhi,” ujarnya.
Pendekatan ini dinilai mampu menjawab berbagai persoalan secara simultan.
“Sekali dayung, banyak persoalan terselesaikan. Inilah yang sedang kami dorong di Sumedang,” tambahnya.
Program Nasional Bedah Rumah
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan meluncurkan program Bedah Rumah secara nasional pada 13 April mendatang.
Program tersebut merupakan arahan langsung Presiden untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
“Program ini adalah arahan langsung Presiden untuk memastikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan mendapatkan manfaatnya,” jelasnya.
Jawa Barat menjadi salah satu wilayah prioritas dalam pelaksanaan program tersebut.
Dukungan KUR Perumahan
Pemerintah juga menghadirkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan untuk mendukung ekosistem pembangunan. Program ini menyasar pelaku UMKM, kontraktor, hingga toko bahan bangunan.
Skema pembiayaan ini menawarkan bunga rendah sekitar 0,5 persen serta tanpa agunan untuk plafon tertentu.
“Dalam tiga bulan terakhir, penyaluran KUR perumahan sudah mencapai sekitar Rp10 triliun. Ini menunjukkan program ini mampu menggerakkan ekonomi secara nyata,” katanya.
Dorong Digitalisasi Akses Bantuan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya kemudahan akses masyarakat terhadap program bantuan perumahan.
Ia mengungkapkan rencana peluncuran aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat mengusulkan rumah tidak layak huni secara langsung.
“Siapa pun bisa melaporkan, baik pemilik rumah, tetangga, maupun masyarakat umum. Nanti akan diverifikasi sesuai kriteria. Ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berbasis data dari masyarakat langsung,” ungkapnya.
Target Nasional Meningkat
Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah rumah yang diperbaiki secara signifikan. Dari sekitar 45 ribu unit pada tahun sebelumnya, angka tersebut ditingkatkan menjadi 400 ribu unit pada tahun ini secara nasional.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.