Sumedang, 31 Juli 2025 – Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir mengapresiasi sembilan perangkat daerah yang telah merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas 40 persen. Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah 2025 dan Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Aula Tampomas PPS, Kamis (31/7/2025).
Sembilan SKPD yang berhasil mencapai kinerja PAD di atas 40 persen meliputi:
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora)
- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Dinas Kesehatan
- RSUD Umar Wirahadikusumah
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
- Dinas Perikanan dan Peternakan
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
“Ini menunjukkan adanya kesungguhan dan kerja keras dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah,” ujar Bupati Dony.
Target PAD 2025 Capai Rp2,928 Triliun
Bupati Dony menyebutkan, target pendapatan dalam APBD Murni 2025 mencapai Rp2,928 triliun. Hingga 25 Juli 2025, realisasi baru Rp1,553 triliun atau 53,07 persen.
Meski begitu, masih ada tiga perangkat daerah dengan capaian di bawah 40 persen yang menjadi catatan untuk segera melakukan percepatan.
“Kita harus terus meningkatkan kerja keras, melakukan evaluasi menyeluruh, dan mengambil langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan,” tegas Dony.
Opsen PKB dan BBNKB Dorong Pendapatan Daerah
Dalam rapat tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya pemahaman opsen PKB dan BBNKB bagi SKPD, Camat, dan Kepala Desa agar sosialisasi ke masyarakat efektif.
“Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan akan berkontribusi langsung terhadap penerimaan daerah,” jelasnya.
Bupati berharap evaluasi ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta membangun sistem pajak dan retribusi yang tertata dan berkelanjutan.
Wabup Tekankan Tertib Administrasi dan Laporan Rutin
Wakil Bupati M. Fajar Aldila, yang turut hadir, menegaskan pentingnya tertib administrasi dalam pelaporan realisasi PAD setiap bulan.
“Seluruh perangkat daerah harus mengamankan target pendapatan sesuai APBD 2025, dengan tetap mengacu pada skala prioritas penerimaan,” ujarnya.
Wabup menambahkan, evaluasi ini diharapkan memotivasi seluruh pihak untuk meningkatkan pendapatan daerah demi suksesnya pembangunan Kabupaten Sumedang.