KORSUM.ID, Sumedang – Pemerintah Kabupaten Sumedang menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp2.018.319.000 kepada delapan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sumedang periode 2024–2029.
Penyerahan bantuan ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Gedung Negara Sumedang, Senin (6/7/2026).
Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan kelembagaan partai politik sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan politik kepada masyarakat.
Delapan Partai Politik Menerima Bantuan
Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp2.018.319.000.
Besaran bantuan dihitung berdasarkan 672.773 suara sah hasil Pemilu yang dikalikan Rp3.000 per suara, sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun delapan partai politik penerima bantuan adalah:
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Partai Gerindra
- PDI Perjuangan
- Partai Golkar
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Partai Amanat Nasional (PAN)
- Partai Demokrat
Bupati: Partai Politik Mitra Pembangunan Daerah
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengapresiasi kontribusi seluruh partai politik yang selama ini berperan dalam menjaga demokrasi sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat melalui DPRD.
Menurutnya, pemerintah daerah dan partai politik memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Partai politik sama-sama merupakan instrumen untuk menyejahterakan masyarakat. Sementara kami di eksekutif bertugas merealisasikan dan melaksanakan kebijakan daerah yang telah ditetapkan bersama,” ujar Dony.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Bupati menyampaikan rasa syukur atas hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dan seluruh partai politik.
Kolaborasi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menghadirkan berbagai kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami sangat bersyukur memiliki mitra partai politik di Kabupaten Sumedang yang selama ini hadir bersama-sama menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas,” katanya.
Aspirasi Masyarakat Jadi Dasar Kebijakan
Menurut Dony, kader partai politik bersama anggota DPRD memiliki peran strategis dalam menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Berbagai aspirasi tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan pembangunan daerah.
“Bapak dan Ibu kader partai telah membantu Pemkab Sumedang melalui program-program partai maupun melalui wakil-wakilnya di DPRD yang terus menyuarakan aspirasi masyarakat yang menjadi kebijakan pemerintah daerah,” jelasnya.
Tingkatkan Kaderisasi dan Pendidikan Politik
Di akhir sambutannya, Bupati berharap bantuan keuangan yang diberikan mampu mendukung peningkatan kualitas organisasi partai politik, termasuk dalam memperkuat kaderisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Semoga kaderisasinya semakin meningkat dan semakin optimal dalam menghadirkan program-program terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sumedang,” pungkasnya.