SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sumedang menetapkan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 melalui Rapat Pleno yang digelar di Sumedang. Penetapan ini menjadi langkah lanjutan setelah TPAKD Sumedang meraih TPAKD Award 2025 sebagai Terbaik Wilayah Jawa–Bali, sebuah capaian yang menempatkan Sumedang sebagai daerah dengan kinerja unggul dalam penguatan inklusi keuangan.
Rapat pleno dipimpin Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila dan dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya Nofa Hermawati, Analis Senior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Kartika Wulandari, Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat Ahmad Dirgantara, serta jajaran perangkat daerah dan lembaga jasa keuangan. Rapat berlangsung di Gedung Negara, Rabu (4/2/2026).
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan peran strategis TPAKD sebagai instrumen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, capaian penghargaan tidak boleh berhenti sebagai prestasi simbolik, melainkan harus diterjemahkan ke dalam program yang menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Oleh karena itu, program kerja TPAKD Kabupaten Sumedang tahun ini perlu disusun secara komprehensif, sehingga mampu menjawab tantangan riil masyarakat, setra selaras dengan kebijakan nasional dan pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas arah program kerja TPAKD 2026 yang berfokus pada penguatan inklusi keuangan secara menyeluruh. Fokus tersebut mencakup perluasan akses layanan keuangan, peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan produk jasa keuangan, hingga penguatan perlindungan usaha masyarakat.
“Upaya ini kita lakukan melalui penguatan program Laku Pandai (layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif), perluasan program Simpanan Pelajar (Simpel) di sekolah dan pondok pesantren, serta optimalisasi pembiayaan inklusif melalui program kurda,” ucapnya.
Seiring dengan upaya mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, Wakil Bupati menekankan pentingnya perlindungan keberlanjutan usaha, terutama di sektor pertanian dan peternakan. Menurutnya, sektor-sektor tersebut rentan terhadap risiko alam dan fluktuasi ekonomi sehingga membutuhkan perlindungan yang memadai.
“Melalui penguatan program AUTP (asuransi usaha tani padi), AUTS/K (asuransi usaha ternak sapi/kerbau) serta asuransi Mikro, kita ingin memastikan bahwa pelaku usaha memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai risiko dan guncangan ekonomi,” ujarnya.
Dalam kerangka penguatan ekonomi daerah, Wakil Bupati juga menyoroti pengembangan potensi unggulan Sumedang. Ia menyebut desa wisata Rancakalong dan sentra produksi beras Ujungjaya sebagai contoh kawasan yang perlu dibangun dalam satu ekosistem inklusi keuangan yang terintegrasi, termasuk untuk mendukung program makan bergizi gratis.
“Dengan cara ini, kita berharap dapat menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas akses pasar yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sebagai bagian dari inovasi program, Wakil Bupati menambahkan bahwa penetapan program BEREHAN (berkah rezeki hewan kurban ASN) menjadi tindak lanjut konkret atas arahan Rapat Koordinasi Daerah TPAKD Provinsi Jawa Barat. Ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan memastikan implementasi program berjalan terukur.
“Saya juga mengajak seluruh OPD, instansi vertikal, lembaga jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi, dan memastikan program TPAKD dilaksanakan secara terukur,” ajaknya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sumedang Mulyani Toyibah memaparkan capaian kinerja TPAKD sepanjang 2025. Program Laku Pandai mencatat realisasi 3.560 agen dari target 1.230 agen dengan 122 kegiatan sosialisasi. Program Simpanan Pelajar terealisasi sebanyak 7.958 nasabah dari target 4.330 nasabah dengan 124 kegiatan sosialisasi. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KURDA) juga melampaui target sosialisasi, dari empat menjadi enam kegiatan.
“Capaian ini menjadi fondasi penguatan strategi 2026 yang difokuskan pada pembiayaan produktif dan perlindungan usaha masyarakat. Pada tahun 2026, TPAKD menargetkan 240 debitur KURDA dengan 6 kegiatan sosialisasi sebagai bagian dari perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM,” terangnya.
Pada 2026, program Laku Pandai ditargetkan menjangkau 1.055 agen dengan 85 kegiatan sosialisasi, sementara Simpanan Pelajar ditargetkan mencapai 8.400 nasabah dengan 116 kegiatan sosialisasi. Di sektor pertanian, TPAKD menetapkan target 200 polis AUTP seluas 230 hektare serta empat polis AUTS/K untuk 450 ekor ternak. Penguatan ekosistem pembiayaan juga dilakukan melalui program business matching sektor pertanian di sentra beras Ujungjaya yang melibatkan satu kelompok tani dengan 64 petani sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan.