KORSUM.ID – SUMEDANG. Delapan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Sumedang menerima bantuan keuangan berupa hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
Penyerahan Dana bantuan hibah
tersebut secara simbolis ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh Kepala Badan Kesbangpol dengan pimpinan Partai Politik disaksikan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, di Gedung Negara, Selasa, (14/6/2022).
Total ada Rp.927.246.000 bantuan yang diserahkan untuk anggaran tahun ini dengan nominal berbeda- beda berdasarkan hasil suara yang di dapat pada pemilihan legislatif tahun 2019 yang lalu dengan besaran Rp.1500 per suara.
Adapun rinciannya yaitu, PKB Rp. 84.574.500, Partai Gerindra Rp. 140.429.500, PDI-P Rp. 199.540.500, Partai Golkar Rp. 136.915 500, PKS Rp. 93.622.500, PPP Rp.133.086.000, PAN Rp. 79.434.000 dan Partai Demokrat Rp. 59.743.500.
Kepala Badan Kesbangpol Asep Kabupaten Sumedang Asep Tatang Sujana mengatakan, bantuan yang diberikan ini dilaksanakan sesuai Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Bantuan ini, kata dia, diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik anggota partai politik dan masyarakat serta digunakan untuk operasional partai politik.
“Bantuan ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya,” katanya.
Sementara itu, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir mengatakan bahwa dirinya sangat menghargai dan menghormati keberadaan partai politik. Menurutnya, partai politik adalah modal dasar sekaligus faktor dominan yang dimiliki bangsa ini untuk menentukan arah tujuan pembangunan kedepan.
Oleh karena itu, kata dia, kehadiran partai politik ini diharapkan bisa menjadi pilar demokrasi yang bisa memberikan warna dan kontribusi untuk pembangunan Indonesia termasuk pembangunan di Kabupaten Sumedang.
“Apapun keputusan yang kami keluarkan adalah bagian dari politik, Untuk itulah, sebagai bentuk penghargaan Pemda, saya hadir menyaksikan penandatanganan NPHD ini,” kata bupati.
Dikatakan bupati, Pemkab Sumedang sangat membutuhkan saran, masukan, ide dan gagasan partai politik, baik itu melalui jalur DPRD maupun forum-forum lainnya untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Sumedang.
“Saya harapkan parpol bisa hadir dan mewarnai dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah termasuk penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat” tuturnya.
Bupati berjanji, kedepan Pemkab berupaya menaikan bantuan parpol sesuai dengan persetujuan DPRD dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dan pendidikan politik.
Menurut bupati, pendidikan partai politik sangat penting untuk internal maupun eksternal partai dalam meningkatkan kompetensi aparatur partai dan partisipasi politik.
Insya Allah, kalau ada persejutuan dari DPRD kedepannya bantuan untuk parpol ada kenaikan. Lebih cepat lebih baik. Mudah mudahan di perubahan,”pungkasnya