SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sumedang terus memperkuat langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor agar seluruh program penanggulangan berjalan selaras, terukur, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Pengangguran yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati. Rapat digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (03/02/2026) dan diikuti oleh perangkat daerah, camat, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Tuti menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh unsur pemerintah daerah dalam menangani persoalan kemiskinan dan pengangguran. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan membutuhkan kerja bersama yang terintegrasi.
“Hari ini kita membahas berbagai isu strategis, diantaranya perkembangan indikator makro daerah, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, serta tingkat pengangguran terbuka,”ujar Tuti.
Ia menekankan bahwa indikator makro tersebut menjadi cerminan keberhasilan pembangunan daerah sekaligus dasar evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman yang sama terhadap kondisi riil daerah dinilai penting agar setiap perangkat daerah dapat merumuskan langkah yang sejalan.
Tuti menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat dan valid sebagai landasan penyusunan kebijakan. Ia menyebutkan bahwa data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) harus menjadi rujukan utama dalam perencanaan program.
“Pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran membutuhkan kolaborasi lintas sektor, perencanaan yang matang, serta dukungan data yang akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Tuti, kebijakan yang tidak berbasis data berisiko tidak tepat sasaran dan kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjadikan data statistik sebagai fondasi utama dalam setiap perencanaan dan evaluasi program.
Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, Tuti menilai camat dan kepala desa memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kepada masyarakat. Mereka berinteraksi langsung dengan warga dan memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih detail.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab untuk memobilisasi dan mengoordinasikan seluruh camat dan kepala desa agar program pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat berjalan serempak dan saling mendukung.
Menurut Tuti, kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa harus terus dijaga dan diperkuat. Keduanya memiliki peran yang sama-sama penting dalam memastikan layanan publik dan program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Para camat dan kepala desa adalah pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sementara kami di tingkat kabupaten memiliki kewajiban untuk memobilisasi dan mengorkestasi seluruh camat dan kepala desa di wilayah Kabupaten Sumedang,” lanjut Tuti.
Ia menilai orkestrasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun kesenjangan pelaksanaan antarwilayah. Dengan koordinasi yang kuat, setiap program diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Rapat koordinasi ini juga menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat komitmen bersama dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah daerah menilai tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga membutuhkan kepemimpinan kolektif dan sinergi yang berkelanjutan.
Menutup arahannya, Tuti berharap seluruh camat dan kepala desa dapat semakin proaktif dan solid dalam menjalankan peran masing-masing. Ia mendorong agar jajaran pemerintah di tingkat kewilayahan terus berinovasi dan berkomitmen dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan data yang akurat, Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap kebijakan yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penurunan pengangguran secara berkelanjutan.