Subang, 29 Juli 2025 – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polres Sumedang atas keberhasilan mereka membekuk tujuh orang wartawan gadungan yang terlibat aksi pemerasan dan pengancaman terhadap Kepala Desa Ciuyah, Kecamatan Cisarua.
Ucapan terima kasih itu ia sampaikan dalam acara Launching Aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding Dana Desa (Jaga Desa) di Lembur Pakuan, Subang, Selasa (29/7/2025). Acara tersebut juga dihadiri Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto, JAM Intel Kejagung RI Reda Manthovani, serta jajaran kepala daerah se-Jawa Barat.
“Terima kasih untuk Polres Sumedang yang sudah bergerak cepat menangkap tujuh wartawan gadungan itu,” ujar Dedi Mulyadi di hadapan tamu undangan.
Transparansi Dana Desa Jadi Benteng dari Pemerasan
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya keterbukaan informasi anggaran desa agar para kepala desa tidak lagi menjadi korban pemerasan.
“Kalau gubernur berani mengumumkan anggaran Rp31 triliun, masa anggaran desa yang hanya Rp1 miliar tidak bisa diketahui masyarakat?” tegasnya.
Menurut Dedi, dengan mengumumkan anggaran secara terbuka bahkan cukup melalui grup WhatsApp desa—warga bisa ikut mengawasi sehingga ruang gerak para pemeras kian sempit.
Pemkab Sumedang Sambut Penegakan Hukum
Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, yang hadir mewakili Bupati, menyampaikan rasa syukur atas langkah tegas aparat kepolisian.
“Alhamdulillah, penindakan ini membuat para kepala desa merasa aman. Kami dari Pemkab Sumedang memberi apresiasi penuh kepada Polres Sumedang,” ungkapnya.
Fajar juga menjelaskan bahwa Aplikasi Jaga Desa ke depan akan terintegrasi dengan Kejaksaan untuk memperkuat pengawasan dana desa, sekaligus menekan praktik pungutan liar dan upaya pemerasan oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Dengan sistem ini, kepala desa tidak perlu lagi takut menghadapi wartawan gadungan atau oknum LSM yang mencoba memeras,” tandasnya.
Pemkab Sumedang menegaskan komitmennya untuk menjaga pemerintahan desa tetap kondusif, sekaligus memastikan tata kelola Dana Desa semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.